www.gelora.co - Usulan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan penataan BUMN dengan cara menjual dinilai pikiran sesat. Ide menjual BUMN itu juga dicurigai karena pemerintah mulai kesulitan untuk membayar utang dan cicilannya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menilai, usul Luhut kepada Presiden Jokowi itu menyesatkan.
"Membenahi kok dengan cara menjual? Ilmu dari mana itu? Jika semua masalah dibenahi dengan cara menjual, kenapa kita tidak jual saja bangsa ini? Biar masalah selesai," kata dia melalui pesan elektroniknya.
Menurut Ferdinand, usul Luhut merupakan usul paling sesat. Pasalnya, BUMN tidak berada dalam koordinasi Kemenko Maritim, akan tetapi di bawah Kemenko Perekonomian."Jadi luhut ini bicara jual BUMN entah sebagai apa," imbuh dia.
Ferdinand juga menyebut Luhut sesat pikir. Usul tersebut disampaikan Luhut menyoal dominasi BUMN dalam ekonomi dalam negeri. Luhut berpandangan salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Karenanya, salah satu solusi yang ditawarkan Luhut ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.
"Sesatnya pikiran (Luhut) sangat jelas karena justru BUMN harus dominan dalam ekonomi karena memang BUMN dibuat untuk motor ekonomi, menghasilkan profit bagi negara. Kalau tidak dominan, untuk apa BUMN ada dan harus disuntik dengan PMN? Bukankah PMN ini untuk memperkuat BUMN? Mempekuat untuk menjadi dominan dan kontributif kepada APBN dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
"Saya curiga, usul jual BUMN ini bukan untuk menata BUMN, tapi sebagai pengganti jalan utang yang selama ini dominan bagi pemerintah. Mungkin makin sulit berutang maka dicari jalan lain dengan cara menjual BUMN. Ini akal-akalan tak sehat," tukas Ferdinand.
Hal senada juga dikatakan oleh Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Dia meminta pemerintah agar sebaiknya hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan tentang rencana menjual BUMN. Sebab, hal ini jadi indikasi adanya privatisasi yang merugikan kepentingan ekonomi nasional.
"Jika permasalahannya hanya BUMN yang terlalu dominan, solusinya adalah kerja sama BUMN - swasta," kata Bhima Kamis (28/9) yang dikutip Republika.
Misalnya, lanjut dia, dalam proyek-proyek infrastruktur kontraktor swasta menengah kecil harus banyak dilibatkan. Jangan sampai, dominannya BUMN jadi alasan Pemerintah untuk menjual BUMN atau anak usaha BUMN.
Menurut Bhima, di balik rencana tersebutn tersirat bahwa pemerintah sedang kesulitan dalam membayar bunga dan cicilan pokok utang. Akhirnya, jual BUMN dijadikan sebagai opsi. "Ini persis seperti model penyelamatan keuangan negara saat krisis ekonomi 1998-2001. Saat itu BUMN yang merupakan aset strategis terpaksa dilego murah demi menutup defisit APBN," jelas dia. [smc]