www.gelora.co - Perkembangan industri startup di Indonesia tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun dibandingkan negara lain, pertumbuhan startup di Indonesia terkesan bergerak lambat.
Salah satu pemicunya adalah regulasi pemerintah yang justru menghambat perkembangan startup lokal. Presiden Joko Widodo berkomitmen akan memangkas regulasi-regulasi yang dinilai memberatkan para pelaku startup lokal.
"Karena inovasi memerlukan eksperimen. Hal-hal yang baru harus dicoba dan ini memerlukan cost dan biaya. Berarti startup jangan dicekik dengan regulasi berlebihan, jangan terlalu diatur-atur," tegas Jokowi saat menghadiri acara Economic Talkshow yang diadakan di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (20/9).
Jokowi menyatakan, pihaknya akan segera menyederhanakan aturan, khususnya yang mengatur gerak bisnis startup di dalam negeri. Dia sendiri juga mengeluhkan jumlah regulasi di Indonesia cukup banyak, beberapa bahkan tumpang tindih.
"Negara kita terlalu banyak aturan, regulasi, menyebabkan kita terjerat aturan sendiri. Itu yang kita potong, tapi jumlahnya masih banyak sekali, 42.000 aturan dan saya melihat saja pusing. Saya mau melakukan apa, Pak ini tidak boleh melanggar peraturan, ini yang menghambat inovasi. Ini tugas saya untuk menggempur peraturan agar semakin sedikit dan lincah melakukan inovasi. Peraturan, peraturan, peraturan, saya saja pusing, apalagi masyarakat," keluh Jokowi.
Dalam waktu dekat, Jokowi akan meminta jajarannya untuk segera memangkas jumlah perizinan agar investor startup nyaman dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga meminta para pelaku usaha startup membangun pengaman cyber.
"Tapi saya juga titip kepada Ibu Bapak, tolong siapkan betul sarana cyber security Anda. Jangan sampai kejadian aplikasi digital yang mengumpulkan jutaan pelanggan, dibobol dan data pelanggan dibocorkan dan dijual ke orang yang tidak bertanggung jawab," tutup Jokowi.
Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara serta Menteri BUMN Rini Soemarno. [kmp]