www.gelora.co - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, rencana 'Aksi 299' pada Jumat (29/9/2017) mendatang secara normatif merupakan hal yang wajar.
Aksi 299 digelar atas inisiasi Presidium Alumni 212, yang menuntut agar DPR menolak Perppu Ormas dan mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Hanya saja sangat disayangkan karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum,” kata Hendardi dalam keterangannya, Selasa (26/9/2017).
Sementara soal isu kebangkitan PKI, lanjut Hendardi, hal itu merupakan ilusi yang tidak akan pernah terjadi. Sehingga, apa yang dilakukan Presidium Alumni 212 merupakan gerakan politik, bukan gerakan dakwah keagamaan, apalagi sebagai bentuk jihad.
“Mobilisasi massa secara terus-menerus juga melahirkan teror atas ketertiban sosial dan security high cost, karena bukan hanya biaya pengamanan yang diperlukan tapi juga dampak yang ditimbulkannya yang menyebarkan kecemasan. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak perlu terlibat dalam gerakan politik ini,” terangnya.
Dikatakannya, demonstrasi untuk mencapai tujuan politik sebagaimana dilakukan kelompok 212 dan para pengendalinya merupakan cara politik konvensional yang ingin merengkuh tujuan kekuasaan tanpa kerja keras, dan tidak mencerdaskan publik.
“Dibanding harus terus menjadi buih di tengah kehendak segelintir tokoh untuk menguasai ruang publik Indonesia, sebaiknya energi umat diarahkan untuk membela kemanusiaan, memerangi prilaku korupsi, kebodohan, dan kemiskinan,” pungkasnya. [tsc]