 |
| Sufmi Dasco Ahmad |
www.gelora.co - Pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik.
Di satu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah. Tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara.
"Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi. Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum," tegas anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra kepada redaksi, Minggu (24/9).
Belakangan muncul spekulasi bahwa institusi tersebut adalah Badan Intelejen Negara (BIN). Sufmi menilai spekulasi tersebut sangat tidak berdasar.
"Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar," terangnya.
Dari fungsi intelijen, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
"Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," tegas Sufmi yang ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.[rmol]