www.gelora.co - Wacana pemutaran film G30S PKI jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang menjadi pertaruhan bagi citra Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
Kata dia, rencana penayangan Film Pengkhianatan G30S PKI, bakal memposisikan sikap Jokowi yang sesunguhnya.
"Ini bisa saja test on the water terhadap pemerintahan sekarang, ke arah mana posisi dan sikap pemerintah," ujarnya melalui pesan singkat yang diteima JawaPos com, Senin (18/9).
Pangi menuturkan, jika Jokowi mendukung atau membiarkan penayangan film tersebut, tentu akan disambut baik oleh kalangan yang selama ini membenci komunis atau PKI.
Akan tetapi, Jokowi bakal mendapat citra buruk dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa film tersebut sarat dengan kebohongan dan alat propaganda politik.
Pasalnya, film G30S PKI setelah reformasi atau jatuhnya rezim Soeharto tidak pernah lagi ditayangkan di televisi nasional. Padahal di era Soeharto, film tersebut wajib ditonton bagi masyarakat untuk memperlihatkan dan mengingatkan kekejaman dan bahaya laten komunis.
Namun jika Jokowi berani melarang pemutarannya, tentu ada kalangan yang mempertanyakan komitmen untuk 'menggebuk PKI' yang pernah dinyatakan Jokowi.
"Oleh karena itu, Jokowi sebaiknya tidak menanggapi rencana penayangan film Pengkhianatan G30S PKI secara berlebihan dan reaksioner," saran dia.
Pangi lantas mengulas pesan Presiden I Soekarno, soal jas merah (jangan melupakan sejarah), belakangan banyak generasi muda yang putus, alias tidak paham sejarah PKI di Indonesia.
Nah, pemutaran film tersebut berdampak positif dalam rangka mengingatkan kembali sejarah keganasan PKI di ibu pertiwi.
Karena itu, dia berpendapat, presiden maupun pemerintah jangan sampai menghalangi pemutaran film PKI. Pemutaran film itu sejalan dengan pernyataan Jokowi untuk 'gebuk PKI'.
Kalau tiba-tiba dilarang, kata dia malah bisa kontraproduktif dengan pernyataan presiden sebelumnya. "Ini bisa blunder dan bunuh diri politik bagi citra presiden apabila melarangnya," tegas lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu.
Namun, presiden dan pemerintah harus piawai dan terampil dalam mengelola isu-isu tentang PKI. "Kalau tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka bisa dijadikan komoditas politik oleh lawan dan berpotensi menggerus dan membahayakan citra Jokowi," pungkas Pangi. [jwp]