www.gelora.co - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan bermain sandiwara dalam pemberantasan korupsi. Di mana, PDIP membiarkan anggotanya di parlemen menggalang pembekuan KPK, namun melalui sekjennya Hasto Kristiyanto mendukung lembaga antirasuah itu.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (11/09). "Seharusnya PDIP menindak anggotanya di DPR yang mengusulkan pembekuan KPK," tegas Muslim.
Menurut Muslim, ketidakseriusan PDIP dalam pemberantasan korupsi terlihat dari sisi keterlibatan elit PDIP di DPR dalam Pansus Hak Angket KPK. "Padahal Pansus KPK itu mengarah pada pelemahan KPK, bukan memperkuat," kata Muslim.
Muslim mensinyalir ada agenda lain dari PDIP terkait kasus-kasus yang ditangani KPK. “Seharusnya PDIP mengikuti partai di DPR yang tidak bergabung dengan Pansus KPK. Patut diduga PDIP punya agenda lain, khususnya terkait kasus BLBI," jelas Muslim.
Bahkan Muslim menduga ada kekhawatiran elit PDIP, KPK akan menetapkan status tersangka kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus korupsi. “PDIP khawatir KPK akan memberikan status tersangka Megawati dalam kasus BLBI. Makanya PDIP melalui anggota seperti Henry Yosodiningrat dan Masinton Pasaribu, menekan KPK melalui Pansus," pungkas Muslim.
Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan Panitia Angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan itu butuh waktu lama.
"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry.
Namun pernyataan Henry dibantah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto seperti dikutip okezone (09/09). [ito]